Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja," kata Presiden.

Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mendukung upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan
mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat
dihilangkan.

"Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada
dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Un-dang-Undang ini dan
hoaks di media sosial," katanya.

Bahkan, lanjutnya, yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya Amdal
(analisis mengenai dampak lingkungan). "Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada," tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi, industri besar tetap harus melakukan studi amdal yang ketat.
Sedangkan UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Presiden juga menyinggung tentang berita bahwa UU Ciptaker mendorong komersialisasi
pendidikan. "Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)," katanya.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, perizinan pendidikan sama sekali tidak diatur di dalam
UU Ciptaker. Apalagi perizinan

untuk pendidikan di pondok pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta
Kerja dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.

Kemudian, lanjut Jokowi, ramai diberitakan mengenai keberadaan bank tanah. Presiden Jokowi
menjelaskan bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial,
kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma
agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan
lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," katanya.

Hal lain yang ditegaskan Presiden adalah, UU Ciptaker tidak melakukan resentralisasi
kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. 'Tidak ada, perizinan berusaha dan
pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai NSPK (Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar
pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur dalam
PP atau peraturan pemerintah," jelas dia.

Selain itu, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di pemda sehingga
tidak ada perubahan. Bahkan dilakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, dan prosedur
berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

"Ini yang penting disini. Jadi, ada Service level of agreement, permohonan perizinan dianggap
disetujui bila batas waktu telah terlewati," tegasnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa UU Ciptaker memerlukan banyak sekali peraturan
pemerintah atau PP dan Peraturan Presiden (Perpres). Jadi, setelah UU Ciptaker disahkan akan
dibuat PP dan Perpres, yang harus diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.

Di lain sisi, pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat. Dan
masih terbuka juga usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah.

347