Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 349
Dan kalau masih ada ketidakpuasan terhadap UU Ciptaker, Presiden Jokowi mempersilakan
kepada pihak-pihak yang menolak untuk mengajukan uji materi atau judicial review melalui
Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak
puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," tegas Presiden.
Kuncinya Implementasi
Di tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan, UU Cipta Kerja dapat
memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang.
Ia mengatakan, selain kemudahan perizinan, dalam UU Cipta Kerja pemerintah juga memberikan
dukungan kepada UMKM melalui pengembangan klaster, penyediaan lahan, aspek produksi,
infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif
pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit.
"Dengan berbagai upaya, pemerintah berharap UMKM tidak hanya mampu survive dari Covid
tapi mampu bangkit menjadi lebih kuat di masa yang akan datang," tuturnya dalam seminar
"Peran Serta Pengusaha Nahdliyin dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional" di Jakarta, Jumat (9/10).
Moeldoko mengingatkan, peranan UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata dalam
perekonomian, karena berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap
97% tenaga kerja.
Oleh karena itu, untuk mengurangi beban bagi pelaku UMKM, dalam program pemulihan
ekonomi nasional (PEN), pemerintah hadir dengan mengalokasikan anggaran Rp 123,46 triliun.
Di antaranya untuk program penempatan dana, subsidi bunga, PPh Final, dan program lainnya.
Hal ini sebagai bentuk dorongan bagi UMKM agar roda perekonomian dapat terus bergerak.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan agar implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, regulasi turunan dari UU
Cipta Kerja, yaitu peraturan pemerintah (PP) harus bisa mengakomodasi kepentingan seluruh
pihak. "Pemerintah jangan lagi nanti kemudian berbalik dari yang semangatnya
menyederhanakan malah menambah aturan. Misalnya kriteria untuk UMKM, nanti dalam PP
tolong disederhanakan," ucap Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dalam
acara Hot Economy yang ditayangkan di Berita Satu TV, Jumat (9/10).
Ia mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi
Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi oversupply tenaga kerja.
Sedangkan lapangan kerja yang ada belum memadai. Hal ini tercermin pada tingginya jumlah
industri padat modal, karena investor cenderung memilih sumber daya yang lebih efisien.
"Karena faktor tenaga kerja ini menjadi lebih mahal tetapi produktivitasnya tidak berkembang
selama 10 tahun ini. Produktivitas relatif datar kurvanya, tetapi indeks upahnya mengalami
kenaikan yang tinggi," ucapnya. Iwantono menilai masih ada kerumitan syarat pendirian UMKM
dalam UU Cipta Kerja. Bila aturan sebelumnya hanya melaporkan omzet, dalam UU Cipta Kerja
ini harus ada sejumlah komponen yang dipenuhi, misalnya ramah lingkungan, investasi, aset,
dan omzet.
(ark/hg)
348
