Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 354
Ringkasan
Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya terhadap keberadaan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja yang disebut hanya menguntungkan segelintir orang. Hal tersebut disampaikan
langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud
MD pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.
Mahfud menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja disusun untuk merespon keluhan masyarakat
yang menilai pemerintah lamban dalam mengurus proses perizinan usaha.
DERETAN BANTAHAN PEMERINTAH SOAL UU CIPTA KERJA YANG DISEBUT HANYA
MENGUNTUNGKAN SEGELINTIR ORANG
Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya terhadap keberadaan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja yang disebut hanya menguntungkan segelintir orang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.
Mahfud menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja disusun untuk merespon keluhan masyarakat
yang menilai pemerintah lamban dalam mengurus proses perizinan usaha.
Termasuk juga aturan-aturan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lain.
Ekonom: Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Bikin Penerimaan Negara Berkurang "Oleh sebab
itu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama (UU Cipta Kerja, Red ), di DPR itu semua
sudah didengar, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah juga sudah berbicara dengan
semua serikat buruh," kata Mahfud dikutip dari channel YouTube KOMPASTV, Jumat
(9/10/2020).
"(Bicara) berkali-kali di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan kantor Kementerian
Perekonomian. Dan juga pernah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan." Mahfud dalam
kesempatan tersebut, juga menegaskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja tidak bertujuan
membuat susah masyarakat.
"Tepatnya tidak ada satu pemerintah di manapun di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya
dengan membuat undang-undang," imbuhnya.
UU Cipta Kerja Sudah Disahkan DPR, Apa Rencana Jokowi Selanjutnya? Isi UU Cipta Kerja
Selanjutnya, secara gamblang Mahfud merincikan poin-poin dari UU Cipta Kerja yang sudah
disahkan oleh DPR dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu itu.
Pertama isinya, UU di atas mempermudah perizinan bagi pengusaha.
Sehingga tidak berbelit-belit (birokratis) dan tumbang tindih.
"Siapa pun yang mau berusaha, baik dalam negeri dan luar negeri menyediakan peluang," ucap
Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai perizinan bagi pengusaha sangat penting,
utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Presiden: UU Cipta Kerja Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Mahfud melaporkan setiap
tahunnya angkatan kerja di Indonesia mencapai 3,5 juta orang dan 82 persen di antaranya
memiliki tingkat pendidikan SMK ke bawah.
353
