Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

contoh, cuti haid, cuti melahirkan dan keguguran, atau istirahat menyusui bagi perempuan tetap
diberikan, yang diatur dalam UU No 13/2003 pasal 81-83.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa perusahaan tidak secara serta-merta
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak serta memastikan akan
memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya.

"Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian
juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang
benar, jaminan sosial tetap ada," katanya.

Presiden Jokowi mengaskan, berdasarkan UU Ciptaker, terdapat 11 klaster yang secara umum
bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Adapun klaster-klaster itu adalah terkait urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan
investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha,
urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi,
urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek
pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Tiga Alasan Mendasar

Presiden menjelaskan, Indonesia membutuhkan UU Ciptaker berdasarkan sejumlah
pertimbangan mendasar.
Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke
pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi di tengah
pandemi (Covid-19), terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi Covid-19.
Dan, sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA) ke bawah, di mana 39% berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga
perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya.

"Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-
banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," jelas Presiden.

Pemerintah, lanjutnya, berkeyakinan bahwa melalui UU Ciptaker ini jutaan pekerja dapat
memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka.

Kedua, keberadaan UU Ciptaker akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil
(UMK) untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit
dipangkas. Perizinan usaha untuk UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja.

"Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi
pembatasan modal minimum," katanya.
Dia menyebutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah, dengan hanya sembilan orang
sudah dapat mendirikan koperasi. "Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di
Tanah Air," katanya.

Selain itu, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya
dibiayai pemerintah alias gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya
mendaftarkan ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Sebelumnya, nelayan harus
mengajukan izin ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan
instansi-instansi yang lain,

346