Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 346
positive - Jokowi (Presiden) tegas Presiden. . Kuncinya Implementasi . Di tempat terpisah, Kepala
Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan, UU Cipta Kerja dapat memberikan peluang bagi
UMKM untuk berkembang. . Ia mengatakan, selain kemudahan perizinan, dalam UU Cipta Kerja
pemerintah juga memberikan dukungan kepada UMKM melalui pengembangan klaster,
penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan
fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit.
positive - Jokowi (Presiden) tegas Presiden. . Kuncinya Implementasi . Di tempat terpisah, Kepala
Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan, UU Cipta Kerja dapat memberikan peluang bagi
UMKM untuk berkembang. . Ia mengatakan, selain kemudahan perizinan, dalam UU Cipta Kerja
pemerintah juga memberikan dukungan kepada UMKM melalui pengembangan klaster,
penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan
fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit. . Dengan
berbagai upaya, pemerintah berharap UMKM tidak hanya mampu survive dari Covid tapi mampu
bangkit menjadi lebih kuat di masa yang akan datang
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kerisauan kalangan buruh terkait sejumlah substansi
krusial yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), antara lain menyangkut
rumor penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK),
Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten, hak cuti, dan jaminan sosial.
PRESIDEN TEPIS SEMUA KERISAUAN BURUH
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kerisauan kalangan buruh terkait sejumlah substansi
krusial yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), antara lain menyangkut
rumor penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK),
Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten, hak cuti, dan jaminan sosial.
"Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Ada juga yang
menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan
dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,"
kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa
Barat, Jumat (9/10/2020).
Sebelumnya, Kepala Negara menggelar rapat tertutup secara daring dengan jajaran menteri
Kabinet Indonesia Maju beserta para gubernur untuk membahas tentang UU Ciptaker, yang telah
disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada
5 Oktober 2020.
Kepala Negara secara terbuka menjawab berbagai isu yang dipersoalkan buruh, sehingga para
buruh menggelar demo pada 6-8 Oktober.
Presiden menyatakan, ada kabar yang menyebutkan bahwa semua hak cuti, seperti cuti sakit,
cuti kawinan, suci khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan dihapuskan dan tidak
ada kompensasinya. "Saya tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," kata
Kepala Negara.
Dalam RUU Cipta Kerja memang tidak diatur tentang berbagai cuti tersebut. Namun, berbagai
jenis cuti itu masih diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai
345
