Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 374
Sejumlah isu hoaks yang dicermati Presiden antara lain soal penghapusan upah minimum
provinsi, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi, soal penghapusan
cuti, soal pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga penghapusan jaminan sosial dan
penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.
Presiden juga membantah isu yang menyebut UU Cipta Kerja melakukan resentralisasi
kewenangan daerah kepada pusat.
Presiden menyampaikan perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah
daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah
pusat.
"Agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah dan penetapan NSPK
ini nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah," jelasnya.
373
