Page 378 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 378
Ringkasan
Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan. Presiden Joko Widodo berjanji akan menerima
masukan dari masyarakat sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Jokowi,
pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
JOKOWI JANJI DENGARKAN MASUKAN MASYARAKAT TERKAIT UU CIPTA KERJA,
INI RANGKUMAN PERNYATAANNYA
Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan.
Presiden Joko Widodo berjanji akan menerima masukan dari masyarakat sebelum menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Jokowi, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Ia menargetkan aturan tersebut akan selesai dalam tiga bulan.
"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP)
dan peraturan presiden (perpres)," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers dari Istana
Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020).
"Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan
setelah diundangkan," ucap dia.
UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020) lalu mendapat
penolakan dari masyarakat, khususnya para buruh dan mahasiswa.
Sebab, UU tersebut dianggap memangkas hak pekerja.
Meski aksi unjuk rasa digelar di berbagai daerah, DPR dan pemerintah tetap buru-buru
melakukan pengesahan.
Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terbuka menerima masukan dari semua pihak dalam
membuat aturan turunan UU Cipta Kerja .
"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih
terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dalam UU Cipta Kerja terdapat banyak keuntungan untuk para pekerja.
Namun, Jokowi menyebut banyak disinformasi dan hoaks di media sosial terkait isi UU Cipta
Kerja tersebut sehingga akhirnya menimbulkan penolakan.
Jokowi lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus
menyampaikan bantahan, misalnya terkait penghapusan upah minimun provinsi, upah minimum
kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi dihapus.
"Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada," kata Kepala Negara.
Isi Pidato Jokowi Setelah situasi demo UU Cipta Kerja mereda, akhirnya Presiden Jokowi
muncul di hadapan publik.
Presiden Jokowi memaparkan tujuan UU Cipta Kerja sebagaimana yang telah disiarkan dalam
tayangan siaran langsung di Kompas TV, (9/10/2020).
377
