Page 381 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 381
Judul Ridwan Kamil Sudah Surati Presiden Jokowi dan DPR, Apa Isinya?
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4378425/ridwan-kamil-sudah-
surati-presiden-jokowi-dan-dpr-apa-isinya
Jurnalis Huyogo Simbolon
Tanggal 2020-10-10 04:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Suratnya sudah hari ini menurut kabiro hukum.
Jadi, tinggal kita menunggu saja responnya
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Pada kesempatan ini saya mengimbau gunakan
ruang hukum yaitu menguji materi Undang-undang Omnibus Law ini ke MK, itu sudah yang
paling benar dari sisi proses perundang-undangan
positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sudah saya tandatangani dan akan dibacakan
oleh perwakilan buruh. Besok pagi akan dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh
karena itu, mohon dengarkan isi surat yang akan dibacakan oleh pimpinan dari buruh dan saya
titip siapkan dan suarakan apa pun, tapi titip jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan telah mengirimkan dua surat kepada
Presiden Joko Widodo dan DPR. Surat tersebut berisi aspirasi buruh se-Jabar menolak dengan
tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Emil
menambahkan, pihak-pihak yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat menyampaikan
argumennya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengambil jalur uji materi ( judicial
review ).
RIDWAN KAMIL SUDAH SURATI PRESIDEN JOKOWI DAN DPR, APA ISINYA?
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan telah mengirimkan dua surat kepada
Presiden Joko Widodo dan DPR. Surat tersebut berisi aspirasi buruh se-Jabar menolak dengan
tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah disahkan.
380
