Page 384 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 384
Ringkasan
Pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai omnibus law Cipta Kerja pada
Jumat (9/10) sore, tak menjawab hal-hal yang dipersoalkan publik.
Hal tersbeut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance ( Indef) Enny Sri Hartati menilai.
Pernyataan Jokowi itu dinilai hanya retorika, lantaran hingga saat ini belum ada kejelasan
mengenai draf UU Cipta Kerja yang final dan disahkan.
PERNYATAAN JOKOWI SOAL UU CIPTA KERJA DINILAI HANYA RETORIKA DAN TAK
JAWAB PERSOALAN
Pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai omnibus law Cipta Kerja pada
Jumat (9/10) sore, tak menjawab hal-hal yang dipersoalkan publik.
Hal tersbeut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance ( Indef) Enny Sri Hartati menilai.
Pernyataan Jokowi itu dinilai hanya retorika, lantaran hingga saat ini belum ada kejelasan
mengenai draf UU Cipta Kerja yang final dan disahkan.
Dengan begitu, publik tak bisa memastikan apakah yang disampaikan Jokowi hanya klaim
semata atau bukan.
"(Pernyataan Jokowi) tidak menjawab persoalan, karena tidak mengacu pada satu hal yang
sifatnya resmi dan formal," kata Enny kepada Kompas.com, Jumat (9/10).
"Saya bisa menjawab apakah itu klaim atau tidak ketika publik disuguhkan draf resmi," tuturnya.
Enny mengatakan, UU Cipta Kerja ditentang banyak pihak karena sejumlah ketentuan di
dalamnya dinilai merugikan pekerja.
Penilaian itu muncul pasca publik membaca draf UU Cipta Kerja yang beredar, yang kemudian
oleh DPR disebut belum final.
Oleh karenanya, kata Enny, jika Presiden hendak membantah, seharusnya publik diberikan akses
seluas-luasnya terhadap draf undang-undang yang final.
Jika tidak, narasi-narasi seperti kemudahan perusahaan melakukan PHK, meluasnya outsourcing
dan lainnya, akan terus berkembang.
"Kalau memang dibantah lalu sekarang yang akan bisa diakses publik secara benar-benar resmi
dari pemerintah itu yang mana drafnya? Itu aja dulu dijawab, karena sampai hari ini kalau kita
tanya ke Baleg atau Bamus DPR itu mereka masih merapikan," ujar Enny.
Enny pun mempertanyakan bagaimana bisa sebuah undang-undang disahkan tetapi rumusannya
belum final. Menurut dia, hal ini menjadi retorika para pemangku kepentingan.
"Bagaimana mungkin undang-undang disahkan kok itu rumusannya belum final, itu lebih ajaib
lagi. Jadi ini permainan retorika kata-kata menurut saya," kata dia.
Enny menambahkan, masifnya penolakan publik terhadap UU Cipta Kerja menjadi bukti adanya
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR.
383
