Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 382
"Suratnya sudah hari ini menurut kabiro hukum. Jadi, tinggal kita menunggu saja responnya,"
ucap Emil, panggilan Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Bandung, Jumat (9/10/2020).
Emil menambahkan, pihak-pihak yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat
menyampaikan argumennya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengambil jalur uji
materi ( judicial review ).
"Pada kesempatan ini saya mengimbau gunakan ruang hukum yaitu menguji materi Undang-
undang Omnibus Law ini ke MK, itu sudah yang paling benar dari sisi proses perundang-
undangan," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengabulkan permintaan buruh untuk
melayangkan surat pencabutan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden
Jokowi. Ridwan Kamil mengatakan hal itu langsung kepada buruh yang menggelar unjuk rasa.
Menurut Ridwan Kamil dalam surat itu, Pemerintah Jawa Barat meminta Presiden Joko Widodo
menunda pelaksanaan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yaitu dengan menerbitkan
Perppu. Perppu tersebut kata Ridwan Kamil, berguna sebagai pengganti undang-undang.
"Sudah saya tandatangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh. Besok pagi akan
dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, mohon dengarkan isi surat
yang akan dibacakan oleh pimpinan dari buruh dan saya titip siapkan dan suarakan apa pun,
tapi titip jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum," ujar Ridwan Kamil di depan kantor
Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis, (8/10/2020).
381
