Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 386
Judul Omnibus Law, Satu Terobosan Hukum Modern
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/351549-omnibus-law-satu-
terobosan-hukum-modern
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-10 03:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DPR, Senin (5/10/2020), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta
Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa
persidangan I 2020-2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pada satu sisi, formulasi
atau pembentukan UU Ciptaker itu dianggap tidak dilakukan secara demokratis karena tidak
banyak melibatkan partisipasi publik. Di sisi lain, secara substansi UU ini dinilai berpotensi
memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara luas, terutama pada sektor yang
berhubungan dengan pekerja atau buruh.
OMNIBUS LAW, SATU TEROBOSAN HUKUM MODERN
DPR, Senin (5/10/2020), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta
Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa
persidangan I 2020-2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dari 9 fraksi yang ada, setidaknya ada 7 fraksi yang menyetujui RUU itu disahkan menjadi UU,
yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Namun, pengesahan RUU Ciptaker
menjadi UU justru menuai polemik dan menarik reaksi publik. Berbagai elemen masyarakat
menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker karena dianggap cacat, baik secara
prosedural maupun material.
Pada satu sisi, formulasi atau pembentukan UU Ciptaker itu dianggap tidak dilakukan secara
demokratis karena tidak banyak melibatkan partisipasi publik. Di sisi lain, secara substansi UU
ini dinilai berpotensi memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara luas, terutama pada
sektor yang berhubungan dengan pekerja atau buruh.
Kebutuhan hukum Secara umum, UU Omnibus Law Ciptaker ini merupakan konsep
'penyederhanaan' aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan
tujuan 'mengevaluasi' atau merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU yang disharmoni atau
tumpang tindih ke dalam 1 payung hukum.
385
