Page 390 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 390
JOKOWI LURUSKAN DISINFORMASI UU CIPTAKER
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk
mempercepat transformasi ekonomi dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.
Presiden juga menyebut terjadinya penolakan dan aksi demonstrasi di berbagai daerah antara
lain dipicu oleh maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial soal UU tersebut.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin, Presiden meluruskan sejumlah
isu terkait UU Ciptaker, antara lain mengenai penghapusan upah minimum provinsi, upah
minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi. "Hal ini tidak benar karena
faktanya upah minimum regional tetap ada," jelas Jokowi.
Presiden juga menegaskan tidak ada perubahan sistem pengupahan pekerja. "Ada yang
menyebut bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini tidak benar. Tidak ada perubahan dengan
sistem sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," ucapnya.
Dia juga membantah kabar yang menyebutkan hak cuti pekerja dihapus tanpa kompensasi. "Hak
cuti tetap ada dan dijamin," ujar Jokowi.
Dikatakannya, perusahaan juga tidak bisa memutus kerja atau PHK secara sepihak. "Kemudian
juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang
benar, jaminan sosial tetap ada," ucap Jokowi.
Bantahan lainnya soal penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan dalam izin berusaha.
Dalam UU Ciptaker, Jokowi menegaskan amdal tetap harus dilakukan.
"Bagi industri besar, harus ada studi amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada
pendampingan dan pengawasan," ucapnya.
Jokowi juga menyoroti soal Bank Tanah yang diperlukan untuk menjamin kepentingan
pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, serta konsolidasi lahan dan reforma agraria.
Terkait komersialisasi pendidikan, Presiden menyebut yang diatur dalam UU Ciptaker hanya
pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, sedangkan perizinan untuk institusi pendidikan,
termasuk pesantren, masih menggunakan aturan yang selama ini berlaku.
Selain itu, kata Jokowi, UU Ciptaker akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi. Dengan pemangkasan prosedur birokrasi, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar.
Kepada para kepala daerah, Presiden menegaskan bahwa UU Ciptaker bukan untuk
meresetralisasi kewenangan dari daerah ke pusat. Pemda tetap memiliki kewenangan perizinan
sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Usut pelaku perusakan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, kemarin meminta ke- polisian
untuk menangkap dalang dan pelaku perusakan fasilitas umum di Malioboro saat terjadi
demonstrasi menolak UU Ciptaker. "Malioboro ialah sumber penghidupan banyak orang, kalau
dirusak, yang rugi ialah rakyat," katanya.
Di Jakarta, Polda Metro Jaya menahan 1.192 orang terkait demo menolak omnibus law. Kepala
Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan mereka difasilitasi oleh orang
yang tak bertanggung jawab. Dalang itu diduga memberi sejumlah uang dan transportasi untuk
berbuat rusuh selama unjuk rasa.
Ia mengaku akan mendalami pihak yang mengerahkan kelompok tersebut. "Kita ambil
keterangan mereka semuanya kemudian nanti kita ambil CCTV, siapa saja yang merusak," kata
Yusri. (Ins/AT/Faj/X-11).
389
