Page 391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 391
Judul Penjelasan Presiden Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Ungkap Tujuan
Sekaligus Klarifikasi yang Tak benar
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/10/penjelasan-
presiden-jokowi-soal-uu-cipta-kerja-ungkap-tujuan-sekaligus-klarifikasi-
yang-tak-benar
Jurnalis Willem Jonata
Tanggal 2020-10-10 02:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Jokowi (Presiden) Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang
Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-
Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi
struktural dan mempercepat transformasi ekonomi
positive - Jokowi (Presiden) Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat
pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga
perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU
Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari
kerja serta pengangguran
negative - Jokowi (Presiden) Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional
(UMR) tetap ada
neutral - Jokowi (Presiden) Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa
dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil
negative - Jokowi (Presiden) Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara
sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian
juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang
benar adalah jaminan sosial tetap ada
negative - Jokowi (Presiden) Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-
Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pesantren, itu tidak diatur sama
sekali dalam Undang-Undang (Cipta Kerja) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku
neutral - Jokowi (Presiden) Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap
kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah
390
