Page 395 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Dengan kata lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk
mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma.
Proses perizinan lainnya yang hendak disederhanakan melalui UU Cipta Kerja ini ialah izin bagi
kapal nelayan penangkap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala Negara menjelaskan bahwa
perizinan tersebut akan semakin dimudahkan dengan pengurusan di satu pintu.

"Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang ini cukup dari unit di
KKP saja," ucapnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan para nelayan kecil dan memajukan
industri perikanan di Tanah Air.

Muara dari keseluruhan penyederhanaan regulasi yang berbelit dan kemudahan-kemudahan
yang diberikan kepada para pelaku UMK tersebut ialah untuk mendukung upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem
perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa izin Analisis mengenai Dampak Lingkungan (amdal)
tidak dihapus dan tetap ada dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal itu sekaligus
meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat.
"Itu tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat, tetapi bagi
UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," ujarnya dalam keterangan resmi
pada Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sebaliknya, UU Cipta Kerja justru mengintegrasikan izin lingkungan tersebut ke dalam perizinan
berusaha.

Selain untuk memudahkan sistem perizinan yang ada, integrasi itu juga menjadi dasar untuk
penguatan penegakan hukum bagi pelanggarnya yang akan berimplikasi langsung bagi izin
berusaha yang mereka miliki.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang pada Rabu, 7 Oktober 2020,
kemarin memberikan keterangan pers bersama di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menjelaskan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta
Kerja tidak mengalami perubahan dan justru menguatkan perlindungan lingkungan.

"Kalau dulu, ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut tapi usahanya bisa saja
tetap berjalan. Sekarang (dengan UU Cipta Kerja ) menjadi lebih kuat. Kalau ada masalah di
(izin) lingkungan, lalu digugat perizinan berusahanya jadi itu bisa langsung kena di perizinan
usahanya," ucap Siti Nurbaya Bakar.

"Oleh karena itu, tidak benar apabila dikatakan bahwa Undang-Undang ini melemahkan
perlindungan lingkungan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan
pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-
Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.
394