Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

PENJELASAN PRESIDEN JOKOWI SOAL UU CIPTA KERJA, UNGKAP TUJUAN
SEKALIGUS KLARIFIKASI YANG TAK BENAR
UU Cipta Kerja menuai protes. Gelombang unjuk rasa pun digelar sebagai bentuk penolakan
terhadap undang-undang tersebut.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan secara umum UU Cipta Kerja
bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi .

Presiden Jokowi menyampaikan itu pagi tadi setelah memimpin rapat terbatas bersama
jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja
bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11
klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat
transformasi ekonomi," kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor,
Jawa Barat, pada Jumat (9/10/2020).

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan
investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha,
urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengeaan sanksi,
urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek
pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan
atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak.

Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar
kerja.
Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke
bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan
lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya.

Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para
pencari kerja serta pengangguran," jelasnya.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja , yang pada
dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan
hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan
beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP
(Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum
Sektoral Provinsi).

"Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," tegas
Presiden.
Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan
tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan
berdasarkan hasil," imbuhnya.
392