Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

neutral - Maman Abdurahman (anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar) Pemerintah
ketika ingin meluncurkan Omnibus Law ini bahkan sudah ancang-ancang sejak pidato pelantikan
Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Jadi ini merupakan keinginan Presiden Jokowi yang
sudah disampaikan sejak tahun lalu

negative - Maman Abdurahman (anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar) Jadi adanya
anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan pembahasan RUU Cipta
Kerja, tidak benar

neutral - Maman Abdurahman (anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar) Ini menunjukkan
niat dan kesungguhan pemerintah dan DPR untuk mendengarkan suara rakyat, suara buruh
lewat perwakilan mereka. Sehingga DPR juga mempunyai banyak masukan dari pertemuan itu

neutral - Fajar Laksono (Juru Bicara MK) Insyaallah, MK enggak akan terkurangi kejernihan
berpikirnya dengan peristiwa apa pun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasarkan
UUD. Publik silakan ikut memantau proses penanganan perkara, mari ikut memastikan
penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan

negative - Fajar Laksono (Juru Bicara MK) Prosedurnya dengan hukum acara untuk perkara PUU
(pengujian undang-undang) seperti biasanya, diterima, diverifikasi, diregistrasi, disidangkan,
kemudian diputus
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Diuji materi di MK bukan hanya ini. Jadi tolong
cek statistiknya, saya punya data yang diuji di MK, undang-undang produk DPR dan pemerintah
itu cukup banyak. Jadi bukan hanya ini

neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama KSP) Kalau ada yang merasa tidak puas, ya
kan ada mekanisme konstitusional yaitu judicial review dan pemerintah siap menghadapi itu

Ringkasan

Presiden Jokowi mempersilakan pihakpihak yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja
mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ( judicial review ) dikatakan
Presiden langkah yang paling tepat sesuai dengan konstitusi jika ada pihak yang merasa hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Undang-Undang tertentu.
Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikatakannya juga sudah menggelar
pertemuan dengan berbagai kalangan, termasuk buruh sebanyak tiga kali. Kemudian pertemuan
lainnya juga dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan perwakilan buruh sebanyak
dua kali. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah disebutnya juga melakukan pertemuan
untuk mendengarkan masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali.

JIKA TAK PUAS, SILAKAN UJI MATERI

Presiden Jokowi mempersilakan pihakpihak yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja
mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ( judicial review ) dikatakan
Presiden langkah yang paling tepat sesuai dengan konstitusi jika ada pihak yang merasa hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Undang-Undang tertentu.
"Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan
mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK," kata Presiden Joko Widodo dalam
siaran langsung jumpa pers via kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10). Dalam
kesempatan tersebut, Presiden juga sempat meluruskan terkait hoaks mengenai UU Cipta Kerja
yang berkembang di masyarakat.

397