Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 401
Judul Pernyataan Sikap Konfederasi Sarbumi soal Pengesahan UU Omnibus
Law
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/191744/12/pernyataan-sikap-
konfederasi-sarbumi-soal-pengesahan-uu-omnibus-law-1602263420
Jurnalis Abdul Rochim
Tanggal 2020-10-10 00:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Syaiful Bahri Anshori (Presiden DPP K-Sarbumusi) Meminta dengan tegas kepada
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU atas Undang-
Undang Cipta kerja dalam waktu secepatnya. Niat baik untuk menciptakan lapangan kerja harus
dibarengi dengan kepastian perlindungan dan jaminan hak-hak buruh sepenuhnya, bukan malah
direduksi seperti yang terlihat di UU Cipta Kerja
positive - Syaiful Bahri Anshori (Presiden DPP K-Sarbumusi) Menolak Undang-Undang Cipta Kerja
Kluster Ketenagakerjaan dan akan melakukan gerakan konstitusional dengan cara mengajukan
Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, dan membersamai gerakan-gerakan serupa untuk
klaster-klaster lainnya
positive - Syaiful Bahri Anshori (Presiden DPP K-Sarbumusi) Mengintruksikan kepada seluruh
basis, DPC, DPW dan Federasi untuk menyuarakan sikap organisasi dengan cara dan bentuk
diseusaikan dengan kondisi di masing masing tingkat kepengurusan organisasi dengan selalu
memegang prinsip-prinsip perjuangan buruh dan kemasalahatan masyarakat banyak
Ringkasan
Setelah mengkaji mendalam serta melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai ahli dari
berbagai disiplin ilmu, baik yang pro maupun kontra, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat
Buruh Muslimin Indonesia (DPP K- Sarbumusi ) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
terlalu prematur untuk dibahas apalagi disahkan. UU Cipta Kerja lebih berorientasi kebijakan
perburuhan ramah pasar ( market-friendly paragidm ) dengan karakter neoliberalisme yang
kuat yang ditandai dengan deregulasi, fleksibilitas, efesiensi serta penarikan peran dan tanggung
jawab negara terhadap warga negaranya.
400
