Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 404
Presiden Konfederasi Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori menilai, secara umum UU Cipta Kerja yang
disahkan pada Senin (5/10/2020) terlalu prematur untuk dibahas apalagi disahkan. UU Cipta
Kerja ini dinilai lebih berorientasi kebijakan perburuhan ramah pasar (market-friendly paragidm)
dengan karakter neoliberalisme yang kuat yang ditandai dengan deregulasi, fleksibilitas, efesiensi
serta penarikan peran dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.
Lebih jauh Sarbumusi menganggap, UU Cipta Kerja berpotensi melegalkan pelanggaran HAM
(legalized violation of human rights) melalui instrumen omnibus law. "Dengan memperlemah
proteksi, RUU ini berpotensi untuk mempromosikan pemiskinan struktural melalui kapitalisme
yang dikonsolidasikan dan dilegalkan," katanya dalam pernyataan sikap resmi melalui
keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).
Karena itu, Sarbumusi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.
"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk
menerbitkan Perppu atas Undang-Undang Cipta kerja dalam waktu secepatnya. Niat baik untuk
menciptakan lapangan kerja harus dibarengi dengan kepastian perlindungan dan jaminan hak-
hak buruh sepenuhnya, bukan malah direduksi seperti yang terlihat di UU Cipta Kerja," ungkap
Syaiful.
Dikatakan Saiful, Konfederasi Sarbumusi dengan tegas menolak UU CIpta Kerja Kluster
Ketenagakerjaan karena dianggap akan semakin menyengsarakan pekerja dan akan melakukan
gerakan-gerakan yang bersifat konstitusional.
"Kami akan melakukan gerakan kosntitusional dengan cara mengajukan judicial review kepada
Mahkamah Konstitusi, dan membersamai gerakan-gerakan serupa untuk klaster-klaster lainnya,"
katanya.
Lebih lanjut Syaiful mengatakan akan menginstruksikan kepada seluruh anggota Sarbumusi
untuk menyampaikan aspirasi ini di daerah-daerah agar masyarakat mengerti UU Cipta Kerja
sangat berbahaya dan akan memperburuk nasib pekerja di Indonesia.
"Mengintruksikan kepada seluruh basis, DPC, DPW dan federasi untuk menyuarakan sikap
organisasi dengan cara dan bentuk diseusaikan dengan kondisi di masing-masing tingkat
kepengurusan organisasi dengan selalu memegang prinsip-prinsip perjuangan buruh dan
kemasalahatan masyarakat banyak," paparnya.
(muh).
403
