Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

muncul pertama kali pada 20 Februari 2020 hingga diketok pada 5 Oktober 2020 di Gedung
Parlemen, Jakarta, Omnibus Law sudah melalui berbagai tahapan sesuai aturan pembuatan
undang-undang. "Pemerintah ketika ingin meluncurkan Omnibus Law ini bahkan sudah ancang-
ancang sejak pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Jadi ini merupakan
keinginan Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu," kata Maman dalam
keterangannya, Jumat (9/10). Dalam proses pembentukannya sendiri, ia menilai pemerintah
sudah mengundang dan bertemu dan libatkan banyak pihak dari undang-undang ini. Khusus
untuk stakeholders perburuhan, kata dia, Presiden Jokowi bahkan sudah dua kali bertemu
dengan perwakilan pekerja atau buruh.

Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikatakannya juga sudah menggelar
pertemuan dengan berbagai kalangan, termasuk buruh sebanyak tiga kali. Kemudian pertemuan
lainnya juga dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan perwakilan buruh sebanyak
dua kali. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah disebutnya juga melakukan pertemuan
untuk mendengarkan masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali.

Namun dalam pertemuan pertama, ia mengklaim perwakilan dari buruh seperti Said Iqbal dan
Andi Gani Nena Wea memilih untuk walk out. "Jadi adanya anggapan stakeholders tidak
dilibatkan dalam proses pembentukan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, tidak benar," tambah
Maman.

Ia menuturkan pertemuan dengan buruh lainnya juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPR
dengan perwakilan buruh secara formal sebanyak satu kali. Namun pertemuan informal yang
dilakukan oleh masing-masing fraksi juga berlangsung beberapa kali. "Ini menunjukkan niat dan
kesungguhan pemerintah dan DPR untuk mendengarkan suara rakyat, suara buruh lewat
perwakilan mereka. Sehingga DPR juga mempunyai banyak masukan dari pertemuan itu,"
ungkap Maman.

Terpisah, MK berjanji tak akan terpengaruh oleh kekuasaan mana pun saat uji materi atau
judicial review (JR) Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang diajukan berbagai elemen
masyarakat. Dalam mengambil keputusan saat uji materi nanti juga MK berjanji bakal berpikir
jernih dan bersikap independen. "Insyaallah, MK enggak akan terkurangi kejernihan berpikirnya
dengan peristiwa apa pun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD. Publik
silakan ikut memantau proses penanganan perkara, mari ikut memastikan penanganan perkara
berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Juru Bicara MK Fajar
Laksono saat dikonfirmasi, kemarin.

Fajar meminta kepada para pemohon uji materi untuk menjalankan prosedur permohonan uji
materi. Nantinya, berkas uji materi akan diterima dan diverifikasi terlebih dahulu oleh MK.
"Prosedurnya dengan hukum acara untuk perkara PUU (pengujian undang-undang) seperti
biasanya, diterima, diverifikasi, diregistrasi, disidangkan, kemudian diputus," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengaku tak masalah jika ada pihak yang
ingin melakukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK. Menurut Azis, sebelumnya ada banyak produk
DPR yang mengalami hal serupa. "Diuji materi di MK bukan hanya ini. Jadi tolong cek statistiknya,
saya punya data yang diuji di MK, undang-undang produk DPR dan pemerintah itu cukup banyak.
Jadi bukan hanya ini," kata Azis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa
(6/10).
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian juga menyarankan pihak yang tidak puas
menggunakan mekanisme konstitusional. "Kalau ada yang merasa tidak puas, ya kan ada
mekanisme konstitusional yaitu judicial review dan pemerintah siap menghadapi itu," kata
Donny, Senin (5/10)..

399