Page 402 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 402
PERNYATAAN SIKAP KONFEDERASI SARBUMI SOAL PENGESAHAN UU OMNIBUS
LAW
Setelah mengkaji mendalam serta melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai ahli dari
berbagai disiplin ilmu, baik yang pro maupun kontra, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat
Buruh Muslimin Indonesia (DPP K- Sarbumusi ) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
terlalu prematur untuk dibahas apalagi disahkan. UU Cipta Kerja lebih berorientasi kebijakan
perburuhan ramah pasar ( market-friendly paragidm ) dengan karakter neoliberalisme yang
kuat yang ditandai dengan deregulasi, fleksibilitas, efesiensi serta penarikan peran dan tanggung
jawab negara terhadap warga negaranya.
Lebih jauh lagi, UU Cipta Kerja berpotensi melegalkan pelanggaran HAM (legalized violation of
human rights) melalui instrumen omnibus law. Dengan memperlemah proteksi, UU Cipta Kerja
berpotensi mempromosikan pemiskinan struktural melalui kapitalisme yang dikonsolidasikan dan
dilegalkan.
Atas dasar itu, Presiden DPP K-Sarbumusi, Syaiful Bahri Anshori meminta kepada Jokowi untuk
segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. ( Jokowi: UU
Cipta Kerja untuk Sediakan Lapangan Pekerjaan Sebanyak-banyaknya ) "Meminta dengan tegas
kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU atas
Undang-Undang Cipta kerja dalam waktu secepatnya. Niat baik untuk menciptakan lapangan
kerja harus dibarengi dengan kepastian perlindungan dan jaminan hak-hak buruh sepenuhnya,
bukan malah direduksi seperti yang terlihat di UU Cipta Kerja," kata Syaiful dalam keterangan
tertulisnya, Jumat (9/10/2020).
Syaiful melanjutkan, Konfederasi Sarbumusi dengan tegas menolak UU Cipta Kerja Kluster
Ketenagakerjaan karena dianggap akan semakin menyengsarakan pekerja dan akan memicu
gerakan-gerakan yang bersifat konstitusional.
"Menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan akan melakukan gerakan
konstitusional dengan cara mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, dan
membersamai gerakan-gerakan serupa untuk klaster-klaster lainnya," katanya. ( Sri Mulyani
Bongkar Ambisi Besar Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja ) Lebih lanjut Syaiful mengatakan
akan menginstruksikan kepada seluruh anggota K-Sarbumusi untuk menyampaikan aspirasi ini
di daerah-daerah agar masyarakat mengerti UU Cipta Kerja sangat berbahaya dan akan
memperburuk nasib pekerja di Indonesia "Mengintruksikan kepada seluruh basis, DPC, DPW
dan Federasi untuk menyuarakan sikap organisasi dengan cara dan bentuk diseusaikan dengan
kondisi di masing masing tingkat kepengurusan organisasi dengan selalu memegang prinsip-
prinsip perjuangan buruh dan kemasalahatan masyarakat banyak," katanya.
(abd).
401
