Page 397 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Jika Tak Puas, Silakan Uji Materi
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/243161-jika-tak-puas-
silakan-uji-materi
Jurnalis Ant
Tanggal 2020-10-10 00:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Joko Widodo (Presiden) Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK

positive - Jokowi (Presiden) Hak cuti tetap ada dan dijamin

negative - Jokowi (Presiden) Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu, jadi
kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ajukan uji materi

negative - Jokowi (Presiden) Saya tegaskan juga bahwa Undang- Undang Cipta Kerja ini tidak
melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak. Tidak
ada

positive - Jokowi (Presiden) Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah pusat
neutral - Jokowi (Presiden) Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah
dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah

negative - Said Aqil Siroj (None) Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi UU Ciptaker yang
terburuburu, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Untuk mengatur
bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian,
dan partisipasi luas para pemangku kepentingan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan
pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik
kenegaraan yang buruk

positive - Said Aqil Siroj (None) Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya
mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi. Dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai
penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding
mobilisasi massa

396