Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

negative - Joko Widodo (Presiden) Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit
dipangkas. Perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya
pendaftaran saja. Sangat simpel

neutral - Joko Widodo (Presiden) Pembentukan koperasi dipermudah. Jumlahnya (anggota)
hanya sembilan orang saja untuk koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan makin
banyak koperasi-koperasi di Tanah Air

neutral - Joko Widodo (Presiden) Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang
ini cukup dari unit di KKP saja

neutral - Joko Widodo (Presiden) Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan
mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat
dihilangkan

neutral - Joko Widodo (Presiden) Itu tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus
studi amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan

negative - Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kalau dulu, ada
masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut tapi usahanya bisa saja tetap berjalan.
Sekarang (dengan UU Cipta Kerja ) menjadi lebih kuat. Kalau ada masalah di (izin) lingkungan,
lalu digugat perizinan berusahanya jadi itu bisa langsung kena di perizinan usahanya

negative - Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Oleh karena itu, tidak
benar apabila dikatakan bahwa Undang-Undang ini melemahkan perlindungan lingkungan

positive - Joko Widodo (Presiden) Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan
Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan
penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)

neutral - Joko Widodo (Presiden) Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement,
permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati

positive - Joko Widodo (Presiden) Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari
masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah

negative - Joko Widodo (Presiden) Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta
Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem
ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan
menolak, silakan diajukan uji materi ke MK

Ringkasan
UU Cipta Kerja menuai protes. Gelombang unjuk rasa pun digelar sebagai bentuk penolakan
terhadap undang-undang tersebut. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan
secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat
transformasi ekonomi. Presiden Jokowi menyampaikan itu pagi tadi setelah memimpin rapat
terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

391