Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

yang rigid tentang UU ciptaker ini. Agar, jangan sampai opini yang salah yang justru berkembang
luas di ruang publik, dan mempengaruhi persepsi masyarakat dan buruh saat ini.
Untuk memahami UU Cipta ker ini, masyarakat harus mampu mengerti konsepsi intelektual dan
analisis kontekstual dalam rumusan setiap pasal UU Ciptaker ini dan itu bukan satu hal yang
mudah sehingga UU Ciptaker ini perlu diterjemahkan dengan lebih baik, melalui pendekatan dan
bahasa yang mudah dimengerti.

Selanjutnya, agar menjadi implementatif, penting bagi pemerintah untuk segera menyusun dan
menyiapkan regulasi turunan, atau aturan pelaksana dari UU Omnibus Law Ciptaker ini secara
jelas, detail dan komprehensif. Baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan
lainnya sehingga amanat perlindungan dan keadilan yang diatur dalam UU Ciptaker ini dapat
dilaksanakan dengan baik.

Menata ulang birokrasi Sekali lagi, inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang ada
selama ini sering kali menyebabkan implementasi terhadap aturan menjadi tidak efektif, dan
tentu juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga untuk menyelesaikan
pertentangan antarperaturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada itu, metode
omnibus law merupakan pilihan yang logis.

Metode mengubah, mencabut, dan membentuk beberapa UU sekaligus ke dalam satu UU
(Massicotte, 2013) ini merupakan satu kebijakan strategis dan satu terobosan visioner dalam
konteks pembangunan, dan pembaharuan hukum nasional, dalam rangka mencari
keseimbangan, antara kebutuhan hukum yang lebih fleksibel, dinamika yang ada, juga,
kepentingan masyarakat luas secara terpadu, sistematis, berpedoman pada UUD 1945 dan
Pancasila.

Keputusan DPR mengesahkan RUU Cipta kerja menjadi UU ini merupakan satu keputusan politik
yang harus diterima oleh publik. Keputusan itu tentu saja tidak akan mampu untuk memuaskan
semua pihak.

Atas ketidakpuasan itu, negara telah memberikan ruang sangat terbuka bagi masyarakat untuk
mengoreksi dan menguji keputusan DPR dalam mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker melalui
mekanisme judicial review di MK. Baik terhadap prosedur pembentukannya (formal) maupun
juga terhadap materi muatannya (materiil). Bahkan, tidak tertutup kemungkinan UU itu untuk
disempurnakan di kemudian hari, melalui mekanisme politik, yaitu melalui revisi UU.
Sebagai penutup, perbedaan penafsiran dan pandangan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja
ini hal yang lumrah, dan wujud implementasi nilai demokrasi di Indonesia. Namun, kedewasaan
berdemokrasi juga perlu untuk dimajukan, dan publik harus menghindari langkah-langkah yang
sifatnya destruktif, dan provokatif, di luar saluran konstitusi, yang pada akhirnya, akan sangat
berbahaya, dan berpotensi merusak keutuhan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi, di
tengah situasi pandemi covid-19 ini.

387