Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 379
Bukan saja menghadap, Presiden Jokowi pun membeberkan mengenai banyaknya disinformasi
yang tersebari di kalangan masyarakat.
Jokowi melihat adanya penolakan UU Cipta Kerja karena pada dasarnya dilatarbelakangi oleh
disinformasi mengenai substansi dan hoaks di media sosial.
Selain itu Presiden Jokowi pun memaparkan pernyataan dan penjelasan secara terperinci
tujuan dan maksud dalam UU Cipta Kerja tersebut.
Berikut ini tribunjabar.id rangkum pernyataan Presiden Jokowi : Dalam undang-undang
tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi
struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut : - Urusan penyederhanaan perizinan - Urusan persyartaan investasi -
Urusan ketenagakerjaan - Urusan pengadaan bahan - Urusan kemudahan berusaha - Urusan
riset dan informasi - Urusan administrasi pemerintahan - Urusan pengenaan sanksi - Urusan
kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM - Urusan investasi dan proyek pemerintah
- Urusan Kawasan Ekonomi Dalam rapat tersebut Jokwi tegaskan alasan negara memerlukan
UU Cipta Kerja tersebut.
Pertama: Menurut Jokowi, setiap tahun ada sekitar 1,9 juta penduduk usia kerja baru, anak
muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat
mendesak.
Ia juga tak memungkiri, dalam kondisi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta
pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19 Kemudian, sebanyak 87 persen dari
total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan tingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen
berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru
khususnya di sektor padat karya.
Hal itu yang baginya negara membutuhkan rancangan dan strategi baru untuk menyediakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerjja dan para pengangguran.
Kedua: Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi , dengan UU Cipta Kerja , akan memudahkan
masyarakat khususnya UMK ( usaha mikro kecil) untuk memnbuka usaha baru.
Regulasi yang tumpang tindih dan prosuder yang rumit di pangkas.
Perizinan usaha untuk UMK (usaha mikro kecil) tidak dilakukan lagi. Cukup hanya pendaftaran
saja. Pembentukkan PT, atau perseroan juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal
minimum.
Pembentukkan koperasi juga dipermudah. Dengan jumlah 9 orang saja maka koperasi sudah
bisa dibentuk.
"Kita harapkan akan semakin koperasi-koperasi di tanah air," "UMK ( usaha mikro kecil) yang
bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal dibiayai pemerintah atau gratis." "Izin
kapal nelayan penangkap ikan misalnya, (perizinan) hanya ke Unit Kementerian KKP saja."
"Kalau sebelumnya, harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan
instansi yang lain, sekarang ini cukup dari Unit Kementerian KKP saja," tegasnya.
Ketiga: UU Cipta Kerja mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Ini jelas, karena dengan penyederhanaan, dengan memotong, dengan mengitergrasikan ke
dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungli dapat dihindarkan," "Namun saya melihat
adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh
disinformasi mengenai substansi dan hoax di media sosial," papar Jokowi.
378
