Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 380
Dalam pernyataan tersebut Jokowi pun membeberkan disinformasi yang tidak benar tersebar di
masyarakat tentang UU Cipta Kerja tersebut .
- Tentang disinformasi penghapusan UMP ( Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum
Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) Faktanya tidak benar, UMR (Upah
Minimum Regional) tetap ada.
- Tentang diisinformasi, upah dihitung per jam.
Faktanya, tidak ada perubahan, upah dihitung berdasarkan waktu dan hasil.
- Tentang disinformasi semua cuti: sakit, pernikahan, baptis, kematian, melahirkan dihapuskan
dan tidak ada konfensasi Faktanya tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin - Tentang
disinformasi, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak Faktanya, tidak benar,
perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak - Tentang disinformasi, jaminan sosial
kesejahteraan lainnya hilang Faktanya, tidak benar, jaminan sosial kesejahteraan tetap ada -
Tentang disinformasi, dihapusnya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) Faktanya, tidak benar,
AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi yang ketat Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan
pada pendampingan dan pengawasan - Tentang disinformasi, UU Cipta Kerja mendorong
komersialisasi pendidikan Faktanya, tidak benar, yang di atur hanya pendidikan formal di
kawasan ekonomi khusus Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja
Tentang disinformasi, keberadaan Bank Tanah Jokowi menjelaskan, Bank tanah diperlukan
untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan
ekonomi dan konsolidasi lahan serta reforma agraria.
"Ini sangat penting untuk mengakses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan lahan," "Saya
tegaskan kembali UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kemenangan dari
pemerintah daerah ke pemerintah pusat," tegasnya.
Presiden menjelaskan, perizinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan NSPK (Norma Statistik Prosedur Kriteria) yang ditetapkan pemerintah
pusat.
Hal tersebut juga bertujuan agar menciptakan standar yang baik di seluruh daerah dan
penetapan NSPK dapat diatur nanti dalam PP (Peraturan Pemerintah).
Selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga
tidak ada perubahan.
"Saya tegaskan kembali bahwa UU Cipta Kerja ini membutuhkan sekali peraturan pemerintah PP
dan Peraturan Presiden atau Perpres," ungkapnya.
BREAKING NEWS: Bioskop di Kota Bandung Sudah Buka, Ini Kata Penonton Setelah 7 Bulan
Tidak Menonton Soal UU Cipta Kerja, Jokowi Minta Gubernur Satu Suara Mendukung, Emil Kirim
Surat Minta UU Dicabut Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan, setelah penetapan UU
Cipta Kerja akan hadir PP dan Perpres tersebut paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
Dalam jangka waktu tersebut, pemerintah mengundang masukan masyarakat.
Menurut Jokowi, perumusan UU tersebut masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-
daerah Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja , jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupan layak, dan penghidupan bagi keluarga Bila masih ada ketidakpuasan terhadap UU
Cipta Kerja dapat mengajukan uji materi atau yudisial review melalui MK (Mahkamah Konstitusi)
Wakil Presiden Kesembilan RI Dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Bukan karena Covid-19
Presiden Jokowi Tanggapi Surat Gubernur Ridwan Kamil soal UU Cipta Kerja, Diminta Satu
Narasi.
379
