Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 456
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud
MD mengatakan, Pemerintah melibatkan semua pihak dalam proses pembahasan RUU Cipta
Kerja. Termasuk serikat buruh. Mahfud mengatakan, pertemuan antara Pemerintah dan serikat
buruh itu digelar di sejumlah tempat antara lain kantor Kemenko Polhukam, kantor Kemenko
Perekonomian, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
JOKOWI AKHIRNYA BUKA SUARA SOAL POLEMIK UU CIPTA KERJA
Setelah ditunggu sikapnya mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko
Widodo akhirnya berbicara mengenai undang-undang sapu jagat tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Bogor pada Jumat
(9/10/2020) sore.
Jokowi pun menjelaskan alasan utama pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Salah satu alasannya adalah untuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia.
"Mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja, pertama, setiap tahun ada 2,9 juta
penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja," kata Jokowi .
"Sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak," ucap Presiden.
Menurut Jokowi , jumlah pengangguran saat ini juga semakin banyak.
Apalagi, jumlah pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak secara
ekonomi.
"Di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta terdampak Covid-
19," kata Jokowi .
Jokowi mengatakan, aksi unjuk rasa penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi
oleh disinformasi dan hoaks.
"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi
oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi .
Jokowi lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus
menyampaikan bantahan.
Misalnya, terkait penghapusan ketentuan soal upah minimun provinsi, upah minimum
kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi.
"Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada," kata Kepala Negara.
Kemudian soal ketentuan upah minimum dihitung per jam dan penghapusan berbagai jenis cuti,
Jokowi juga menegaskan hal itu tak benar.
"Hak cuti tetap ada dan dijamin," kata Jokowi .
Namun demikian, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbandingan antara
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta
Kerja .
455
