Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 452
"Serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya," kata Ida dikutip
dari akun YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat, 9 Oktober 2020.
"Jadi tidak semua jabatan bisa ditempati oleh TKA itu. Hanya jabatan tertentu dan dalam waktu
tertentu saja," ujarnya.
Ida mengaku pihaknya harus menerangkan masalah ini kepada publik, guna menepis anggapan
sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa UU Cipta Kerja ini memberikan kelonggaran
kepada TKA untuk bekerja di Tanah Air.
Selain itu, ketentuan terkait TKA lainnya di dalam Undang-undang Cipta Kerja ini, adalah bahwa
setiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh
pemerintah pusat.
Ida menegaskan, hal ini yang ikut memperkuat ketentuan bahwa penggunaan TKA pada
sejumlah proyek pekerjaan di Indonesia, harus sepengetahuan dan melalui persetujuan
pemerintah pusat. "Justru di situ lah lebih kuat pengaturannya, karena harus disahkan oleh
pemerintah pusat," ujarnya.
Hal itu pun ditambah lagi dengan aturan bahwa siapa pun yang memberikan pekerjaan secara
orang perorangan, dilarang oleh Undang-undang Cipta Kerja itu untuk menggunakan TKA.
"Jadi kalau dulu mengajukannya secara tertulis, tapi sekarang secara jelas disebutkan bahwa hal
itu harus disahkan terlebih dulu oleh pemerintah pusat," kata Ida.
"Kemudian pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing,"
ujarnya.
451
