Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 448
Selain itu, Omnibus law juga mempermudah PHK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154A,
khususnya Ayat 1 huruf (b) dan (i) yang mengatur pemutusan hubungan kerja dapat terjadi
karena alasan: Padahal sebelumnya, menurut Said Mahkamah Konstitusi sudah memberikan
putusan bahwa PHK karena efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan tutup permanen.
Dengan pasal ini, menurut said, bisa saja perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi
meskipun sedang untung besar.
Selain itu, dalam omnibus law PHK bisa dilakukan karena buruh mangkir (tanpa dijelaskan berapa
lama mangkir, sehingga bisa hanya 1 hari).
Padahal dalam UU 13 Tahun 2003 PHK karena mangkir hanya bisa dilakukan setelah mangkir 5
hari berturut-turut dan dipanggil minimal 2 kali secara tertulis.
Adapun permintaan buruh, semua hal yang mengatur mengenai PHK dikembalikan kepada UU
No 13 Tahun 2003.
447
