Page 446 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Mengenai pekerja outsourcing yang memperoleh hak sama diatur di Pasal 66, ayat 2.

Sedangkan menurut Said, faktanya adalah outsourcing (pemborongan pekerjaan) bisa
diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali.

Dia mengungkapkan, dalam Pasal 65 UU No 13 Tahun 2003 outsourcing harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: "Tetapi di dalam omnibus law justru menghapus pasal 65 UU 13 tahun
2003 yang memberikan batasan terhadap outsourcing. Sehingga outsourcing bisa bebas di
semua jenis pekerjaan," tutur Said.

Fakta yang lain menurutnya, dalam UU 13 Tahun 2003, outsouring hanya dibatasi di 5 jenis
pekerjaan.

Sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) dijelaskan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok
atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Hal itu dikecualikan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi.

"Tetapi dalam omnibus law, Pasal 66 Ayat (1) yang memberikan batasan mengenai pekerjaan
yang boleh menggunakan pekerja outsourcing dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di
outsourcing. Di sini akan terjadi perbudakan modern," katanya.

Said menjelaskan, di seluruh dunia penggunaan outsourcing lazim dibatasi jenis pekerjaannya
agar tidak terjadi modern slavery.

Misalnya di Perancis, hanya boleh untuk 13 jenis pekerjaan yang menggunakan karyawan
outsourcing dan tidak boleh seumur hidup. Begitu pula di banyak negara industri lainnya.

Di Indonesia berdasarkan UU 13 Tahun 2003 karyawan outsourcing hanya boleh digunakan
untuk 5 jenis pekerjaan.
"Negara harus hadir melindungi rakyatnya agar tidak terjadi perdagangan tenaga manusia
melalui agen outsourcing," kata Said.

Menurutnya, ketika outsourcing dibebaskan berarti tidak ada job security atau tidak ada
kepastian kerja bagi buruh Indonesia.

Hal itu menyebabkan hilangnya peran negara untuk melindungi buruh Indonesia, termasuk
melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak
dan outsourcing seumur hidup.

Tahun 2020 jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen dari
total buruh yang bekerja di sektor formal.
Dengan disahkannya omnibus law, bisa saja karyawan tetap hanya tinggal 5 persen menurutnya.

Adapun permintaan KSPI adalah meminta outsourcing dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu
dan tidak boleh seumur hidup atau kembali sesuai UU 13 Tahun 2003.

6. Benarkah status karyawan tetap akan dihilangkan? Menurut Kemenkominfo di Pasal 89
disebutkan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Sehingga informasi mengenai status pekerja kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu
kontrak adalah hoaks.

445