Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi di dalam omnibus law justru menghapus pasal 65
UU 13 tahun 2003 yang memberikan batasan terhadap outsourcing. Sehingga outsourcing bisa
bebas di semua jenis pekerjaan

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi dalam omnibus law, Pasal 66 Ayat (1) yang
memberikan batasan mengenai pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing
dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di outsourcing. Di sini akan terjadi perbudakan
modern

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Negara harus hadir melindungi rakyatnya agar tidak terjadi
perdagangan tenaga manusia melalui agen outsourcing

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sebagaimana bisa kita lihat di dalam perubahan pasal 59
UU 13 tahun 2003 di omnibus law, tidak lagi diatur mengenai berapa lama kontrak (PWKT) harus
diberlakukan. Sehingga bisa saja terjadi PWKT seumur hidup

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jelas hal ini akan mempermudah TKA masuk. Apalagi
praktiknya, saat ini saja TKA unskill sudah banyak yang masuk

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa PHK tanpa
izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum dan tidak ada
kewajiban untuk membayar upah hak lain selama proses perselisihan berlansung, PHK akan
semakin mudah

Ringkasan

- Gelombang penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah membuat
pemerintah mulai buka suara. Salah satunya adalah pihak Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) yang disampaikan dalam Kompas TV , Kamis (8/10/2020) malam. Dalam
wawancara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menjelaskan
banyak informasi yang beredar di masyarakat mengenai omnibus law UU Cipta Kerja tidak
benar atau hoaks.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, dihapusnya UMSK dan UMSP merupakan bentuk
ketidakadilan. Sebab sektor otomotif (seperti Toyota, Astra, dan lainnya) atau sektor
pertambangan (seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain), bisa saja nilai upah
minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk.

SIMAK, INI 8 HOAKS DAN FAKTA YANG BANYAK BEREDAR SOAL OMNIBUS LAW
CIPTA KERJA

- Gelombang penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah membuat
pemerintah mulai buka suara.

Salah satunya adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang
disampaikan dalam Kompas TV , Kamis (8/10/2020) malam.

Dalam wawancara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate
menjelaskan banyak informasi yang beredar di masyarakat mengenai omnibus law UU Cipta
Kerja tidak benar atau hoaks.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menanggapi hal yang disampaikan oleh
Johnny.
442