Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya
mohon persetujuan. Bisa disepakati?

Ringkasan

Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih walk out dalam sidang paripurna
pengesahan UU Cipta Kerja , Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU Cipta Kerja itu akhirnya memantik gelombang demonstrasi yang terjadi tiga
hari belakangan ini.

UU CIPTA KERJA MENDAPAT PENOLAKAN, INI SARAN FAHRI HAMZAH UNTUK
PEMERINTAH DAN ANGGOTA DPR

TRIBUNJABAR.ID - Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih walk out
dalam sidang paripurna pengesahan UU Cipta Kerja , Senin (5/10/2020).

Pengesahan UU Cipta Kerja itu akhirnya memantik gelombang demonstrasi yang terjadi tiga
hari belakangan ini.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah ,
meminta pemerintah mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja
di berbagai daerah.

"Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini, karena maksud baik kadang
dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik." "Maksud baik akhirnya bercampur
dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," kata
Fahri Hamzah lewat keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Menurut Fahri Hamzah , Undang-undang Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam
penamaannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja .

UU Cipta Kerja, kata Fahri Hamzah , mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan
pekerjaan.

"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak
mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak?" "Siapa sih yang tidak mau?
Semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang?"
tanya mantan politisi PKS ini.

Fahri Hamzah menilai, banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja karena
pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut,
dan tidak mengomunikasikan kepada publik hingga disahkan DPR.

"Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan." "Orang
harus diberi tahu hal-hal yang tercantum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima," papar
mantan Wakil Ketua DPR itu.

"Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja." "Tidak ada orang yang tidak ingin
kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian,"
sambung Fahri.

438