Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Berikut ini poin-poin yang disampaikan Johnny dan ditanggapi Presiden KSPI Said Iqbal.

1. Benarkah uang pesangon akan dikurangi? Menurut Kominfo pekerja yang di-PHK wajib diberi
pesangon (Pasal 156) dan pekerja yang di-PHK akan menerima jaminan sosial JKP (Pasal 46D).

Informasi soal pesangon yang turun dari 32 kali menjadi 25 kali upah namun ini dipastikan
Kominfo adalah informasi yang salah.

Menurut Kominfo soal pesangon ini bukan nilainya yang berkurang melainkan manfaat yang
diterima pekerja akan lebih banyak. Seperti akan adanya penggantian hak dan JKP.
Sementara itu menurut Presiden KSPI Said Iqbal dalam UU Cipta Kerja uang pesangon dikurangi.

"Bahkan hal ini diakui sendiri oleh Pemerintah dan DPR, jika uang pesangon dari 32 kali dikurangi
menjadi 25 kali," ujarnya pada Kompas.com , Jumat (9/10/2020).

Iqbal mengatakan hal itu terdiri atas 19 kali dibayar pengusaha dan 6 kali melalui Jaminan
Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
"Lagipula masih belum jelas, yang oleh JKP itu 6 kali atau 6 bulan, karena kami tidak menemukan
hal ini dalam omnibus law. Di mana bisa saja besarnya hanya sekian ratus ribu selama 6 kali,"
katanya.

KSPI berpandangan, ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar
pesangon sebesar 6 bulan upah tidak masuk akal.

"Dari mana sumber dananya? Pengurangan terhadap nilai pesangon, jelas-jelas merugikan kaum
buruh," ungkapnya.

Selain itu, karena dalam omnibus law buruh kontrak dan outsourcing tanpa batasan jenis industri
dan bisa "seumur hidup", maka besar kemungkinan tidak ada pengangkatan karyawan tetap.
Ketika tidak pengangkatan, dengan sendiri pesangon akan hilang (tidak lagi didapatkan buruh).

2. Benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus? Menurut Kominfo, soal ketentuan upah
minimun kabupaten/kota yang dihapus dipastikan adalah hoaks. Sebab gubernur tetap
diwajibkan untuk menetapkan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, menurut Kominfo UMK menyesuaikan kondisi ekonomi dan UMK harus lebih tinggi
daripada UMP.

Sementara itu Said mengatakan, dalam UU Cipta Kerja Upah Minimum Sektoral (UMSP dan
UMSK) dihapus. Sedangkan untuk UMK ada persyaratan.

Menurut Said, dihapusnya UMSK dan UMSP merupakan bentuk ketidakadilan.
Sebab sektor otomotif (seperti Toyota, Astra, dan lainnya) atau sektor pertambangan (seperti
Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain), bisa saja nilai upah minimumnya sama dengan
perusahan baju atau perusahaan kerupuk.

"Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi
nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," kata Said.

Selain itu menurut Said adalah, UMK ditetapkan bersyarat yang diatur kemudian oleh
pemerintah.

"Bagi KSPI, hal ini hanya menjadi alibi bagi Pemerintah untuk menghilangkan UMK di daerah-
daerah yang selama ini berlaku, karena kewenangan untuk itu ada di pemerintah. Padahal dalam
UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat," ungkapnya.
443