Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Said mengatakan, dalam UU Cipta Kerja yang wajib ditetapkan adalah upah minimum provinsi
(UMP).
Adapun yang diinginkan buruh adalah UMSK tetap ada dan UMK ditetapkan sesuai UU 13 Tahun
2013 tanpa syarat, dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL).

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam? Mengenai informasi yang beredar soal waktu kerja
yang eksploitatif juga dipastikan hoaks. Kominfo menjelaskan waktu kerja tetap sesuai dengan
ketentuan sebelumnya.

Disebutkan bahwa menurut Pasal 77, ada opsi waktu kerja yang diatur, yaitu sebagai berikut:
Sementara itu menurut Said, aturan dalam omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B
UU 13 Tahun 2003) memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu, yang bisa menjadi
dasar pembayaran upah per jam.

"Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media
dengan mengetik 'pemerintah akan terapkan upah per jam' di google untuk melihat beritanya,"
katanya.

Adapun permintaan buruh adalah menegaskan di dalam Ommibus Law UU Cipta kerja , bahwa
upah per jam tidak dibuka ruang untuk diberlakukan.

4. Benarkah hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Informasi yang beredar terkait pasal
yang menghilangkan hak cuti pekerja dinyatakan sebagai informasi bohong oleh Kominfo.

Pemerintah memastikan perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja.
Soal cuti kerja itu menurut Johnny ada di Pasal 89, ayat 1.

Namun menurut Said, cuti panjang bukan lagi kewajiban yang harus diberikan pengusaha atau
perusahaan, sehingga berpotensi hilang.

Said mengatakan dalam UU 13 tahun 2003 Pasal 79 Ayat (2) huruf d diatur secara tegas, bahwa
pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan kepada buruh yang sudah
bekerja selama 6 (enam) tahun.

"Sedangkan dalam omnibus law, pasal yang mengatur mengenai cuti panjang diubah, sehingga
cuti panjang bukan lagi kewajiban pengusaha," kata Said.

Buruh juga meminta agar cuti haid dan melahirkan tidak dipotong upahnya. Sebab kalau
upahnya dipotong, maka buruh akan cenderung untuk tidak mengambil cuti.

"Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di undang-undang, tetapi dalam
pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika upahnya dipotong, karena pengusaha akan
memaksa secara halus buruh perempuan tidak mengambil cuti haid dengan menakut-nakuti
upahnya akan dipotong," ungkapnya.
Adapun permintaan buruh adalah, semua hak cuti buruh dikembalikan sebagaimana yang diatur
dalam UU 13 tahun 2003.

5. Benarkah outsourcing di semua jenis industri dan dengan kontrak seumur hidup? Informasi
soal outsourcing yang diterapkan untuk semua pekerjaan juga dipastikan Kemenkominfo adalah
berita bohong.

Menurut Kemenkominfo faktanya UU Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing
mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja dengan tetap memperoleh jaminan sosial pekerja.

444