Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 447
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat menurut
Kominfo.
Menanggapi hal itu Said mengatakan, dalam UU Cipta Kerja karyawan kontrak tidak lagi
mempunyai batasan waktu.
"Sebagaimana bisa kita lihat di dalam perubahan pasal 59 UU 13 tahun 2003 di omnibus law,
tidak lagi diatur mengenai berapa lama kontrak (PWKT) harus diberlakukan. Sehingga bisa saja
terjadi PWKT seumur hidup," kata Said.
Menurut Said, jika hal itu diterapkan, maka buruh Indonesia tidak memiliki kepastian terhadap
masa depan atau no job security .
Buruh tidak lagi memiliki harapan untuk diangkat menjadi karyawan tetap, karena pengusaha
cenderung akan mempergunakan karyawan kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja.
Menurut data hasil survei FSPMI bersama lembaga nirlaba Jerman FES di tiga propinsi, yaitu
Jabar, Jatim, dan Kepulauan Riau, jumlah karyawan kontrak dan outsourcing adalah sebesar 60
persen hingga 75 persen.
Mereka terdiri atas pekerja tanpa kepastian kerja, upah rendah, tidak ada jaminan sosial.
Adapun permintaan KSPI adalah tetap harus ada batas waktu kontrak bagi pekerja kontrak atau
PWKT, sehingga tidak membuka ruang bagi pengusaha untuk mengontrak buruh berulang-ulang
tanpa ada pengangkatan menjadi karyawan tetap.
7. Benarkah Tenaga Kerja Asing bebas masuk? Menurut Kominfo, tidak benar bahwa UU Cipta
Kerja mempermudah masuknya TKA. Menurut Pasal 89 TKA wajib diverifikasi oleh pemerintah
pusat.
Sedangkan menurut Said, faktanya dalam omnibus law menghilangkan kewajiban bagi tenaga
kerja asing untuk memiliki izin.
Di dalam Pasal 42 Ayat (1) UU 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
Tetapi dalam omnibus law diubah dengan hanya memiliki pengesahan RPTKA. Tidak lagi
memerlukan izin seperti dalam aturan sebelumnya.
"Jelas hal ini akan mempermudah TKA masuk. Apalagi praktiknya, saat ini saja TKA unskill sudah
banyak yang masuk," ungkap Said.
Adapun permintaan buruh adalah mengembalikan pasal mengenai TKA sesuai dengan UU 13
Tahun 2003.
8. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Kominfo tidak menyebutkan
soal ini. Sementara itu Said mengatakan perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dalam
omnibus law tidak lagi dikategorikan batal demi hukum dan upah selama proses perselisihan
PHK tidak dibayar.
Hal ini, menurutnya karena omnibus law menghapus pasal 155 UU 13 Tahun 2003 yang
mengatur: "Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa PHK tanpa izin dari lembaga
penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum dan tidak ada kewajiban untuk
membayar upah hak lain selama proses perselisihan berlansung, PHK akan semakin mudah,"
kata Said.
446
