Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Simak, Ini 8 Hoaks dan Fakta yang Banyak Beredar soal Omnibus Law
Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/194500465/simak-ini-
8-hoaks-dan-fakta-yang-banyak-beredar-soal-omnibus-law-cipta
Jurnalis Nur Fitriatus Shalihah
Tanggal 2020-10-09 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bahkan hal ini diakui sendiri oleh Pemerintah dan DPR, jika
uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Lagipula masih belum jelas, yang oleh JKP itu 6 kali atau
6 bulan, karena kami tidak menemukan hal ini dalam omnibus law. Di mana bisa saja besarnya
hanya sekian ratus ribu selama 6 kali
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari mana sumber dananya? Pengurangan terhadap nilai
pesangon, jelas-jelas merugikan kaum buruh

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum
Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bagi KSPI, hal ini hanya menjadi alibi bagi Pemerintah
untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang selama ini berlaku, karena kewenangan untuk
itu ada di pemerintah. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah
disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai
pemberitaan di media dengan mengetik 'pemerintah akan terapkan upah per jam' di google
untuk melihat beritanya

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sedangkan dalam omnibus law, pasal yang mengatur
mengenai cuti panjang diubah, sehingga cuti panjang bukan lagi kewajiban pengusaha

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di
undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika upahnya
dipotong, karena pengusaha akan memaksa secara halus buruh perempuan tidak mengambil
cuti haid dengan menakut-nakuti upahnya akan dipotong

441