Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 437
ANGGOTA DPR: PEMERINTAH-BALEG SUDAH LIBATKAN BURUH BAHAS UU
CIPTAKER
Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja atau Ciptaker menuai penolakan dari elemen pekerja
karena dinilai tak adil. Anggota DPR dari lintas fraksi yang propemerintah pun memberikan
klarifikasi penjelasan.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan, pemerintah dan Badan
Legislasi (Baleg) DPR sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan banyak stakeholder
dalam penggodokan undang-undang tersebut.
Maman menyebut proses UU Ciptaker sudah melewati proses jalan panjang. Menurutnya, sejak
pertama kali dibahas pada 20 Februari 2020, yang kemudian diketuk dalam paripurna di DPR,
pada Senin, 5 Oktober 202.
" Omnibus Law sudah melalui berbagai tahapan sesuai aturan pembuatan undang-undang. Jadi
ini merupakan keinginan Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu," kata
Maman, dalam keterangannya, Jumat, 9 Oktober 2020.
Dia menjelaskan, dalam prosesnya, pemerintah dan Baleg DPR sudah mengundang serta
bertemu dengan stakeholder perburuhan. Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah dua kali
bertemu dengan perwakilan pekerja atau buruh.
Kemudian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah bertemu dengan kalangan buruh
sebanyak tiga kali. "Artinya, pemerintah sudah berusaha untuk menerima masukan dari berbagai
pihak berkali-kali," tutur anggota Komisi VII DPR itu.
Pun, ia menyebut Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, sudah melakukan pertemuan sebanyak
14 kali dengan kalangan buruh. Pertemuan ini untuk mendengarkan masukan dari buruh dan
pekerja.
Namun, memang pada pertemuan pertama, perwakilan dari buruh seperti Said Iqbal dan Andi
Gani Nena Wea memilih untuk walk out .
"Jadi, adanya anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan
pembahasan RUU Cipta Kerja, tidak benar," ujarnya.
Untuk Baleg DPR, ia mengatakan, pertemuan secara formal sudah dilakukan sebanyak satu kali.
Hal ini diperkuat pertemuan informal yang dilakukan masing-masing fraksi dengan intensitas
beberapa kali.
"Ini menunjukkan niat pemerintah dan DPR untuk mendengarkan suara rakyat, suara buruh
lewat perwakilan mereka," sebut Maman.
Meski demikian, ia coba memahami hebohnya penolakan UU Ciptaker. Pertama, kecenderungan
psikologis setiap manusia pasti cenderung reaktif bila menerima sesuatu yang baru. Kemudian,
yang kedua, dalam UU Ciptaker itu terdapat beberapa klaster yaitu pertanahan, pertanian,
energi, dan ketenagakerjaan.
Namun, ia menekankan, pembahasan UU ini sudah dilakukan sebanyak 64 kali. Kata dia, DPR
dan pemerintah berupaya terbuka dalam pembahasannya. Salah satu upaya tersebut dengan
merekam dan menyebarluaskan secara digital melalui YouTube dan Facebook .
"Ini membuktikan jika pertemuan dan rapat-rapat yang digelar berlangsung secara terbuka dan
tidak ada yang ditutupi. Semua jejak digitalnya ada sehingga bisa dilacak," tutur Maman. (art).
436
