Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Tak Menghapus Hak Cuti Haid dan Melahirkan
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/uu-cipta-kerja-tak-menghapus-hak-
cuti-haid-dan-melahirkan/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2020-10-09 21:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) UU Cipta Kerja, juga memberikan perlindungan kepada
pekerja/buruh yang meng hadapi proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, UU Cipta
Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Serta tetap
memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam memperjuangkan kepentingan
anggota nya yang sedang mengalami proses PHK

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan UMK, maka
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
Dalam upaya memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, maka UU Cipta Kerja mengatur ketentuan
pengolahan bagi sektor usaha mikro dan kecil

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Disamping itu, dalam pengawasan terhadap perusahaan alih
daya, UU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya. Yang
ter-integrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Tentang isu Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas masuk Indonesia
dalam UU Cipta Kerja, mengatur TKA yang dapat bekerja di Indonesia, hanya untuk jabatan
tertentu, pada waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Perusahaan yang
mempekerjakan TKA, wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Penyusunan klaster
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, tetap memperhatikan hasil putusan MK atau uji materi UU No
13/2003

Ringkasan
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan
perlindungan hak bagi pekerja /buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang menjadi
dasar penyusunan perjanjian kerja. UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan, berupa
kompensasi kepada pekerja/buruh, pada saat berakhirnya PKWT.

432