Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 432
Sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di
Yaumil Mahsyar.
6. MUI mengharapkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih fokus
dalam menangani wabah Covid-19.
Serta tidak membuat kebijakan kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan
kegaduhan secara nasional.
7. MUI mengharapkan kepada segenap elemen bangsa untuk senantiasa memperkokoh
persatuan dan kesatuan, serta merenda jalinan kehidupan harmoni.
Sehingga kita bersama-sama dapat mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
hingga selama-lamanya.
Disahkan DPR DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di
Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).
"Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?" Tanya
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna.
"Setuju," jawab para anggota dewan.
Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilakan Ketua Panja Baleg DPR
Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi, menyampaikan pandangan akhir terkait
RUU Cipta Kerja.
Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan
pandangan akhir terkait RUU tersebut.
Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani,
Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Sementara, perwakilan pemerintah yang hadir fisik adalah Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Rapat paripurna diikuti 318 anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual, dari total anggota
sebanyak 575 orang.
Dengan kata lain, ada 257 anggota dewan tidak mengikuti rapat tersebut.
Saat akan disahkannya RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat menyatakan keluar alias walk out dari
jalannya rapat paripurna.
RUU Cipta Kerja memiliki 15 bab yang terdiri 185 pasal, mulai dibahas sejak 20 April 2020 hingga
3 Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi untuk disahkan, dan dua menolak, yaitu Fraksi Demokrat
serta Fraksi PKS.
(Fahdi Fahlevi).
431
