Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KELUARKAN TAKLIMAT SIKAPI UU CIPTA
KERJA, ADA 7 POIN, BERIKUT ISINYA
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menandatangani taklimat
berisi 7 poin.

MUI mengeluarkan taklimat pernyataan sikap terhadap pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR.

Selain wakil ketua umum MUI, surat itu juga ditandatangani Sekjen MUI Anwar Abbas pada 8
Oktober 2020.
"Mencermati dan menyaksikan konstelasi politik, sosial, dan ekonomi mutakhir serta suasana
hati sanubari Bangsa Indonesia terkait penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ." "Yang
mendapatkan protes dan unjuk rasa serta penentangan dari berbagai elemen bangsa di seluruh
Indonesia." "Maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan
taklimat," begitu bunyi pengantar taklimat yang diterima Tribunnews dari Sekjen MUI Anwar
Abbas, Jumat (9/10/2020).

Berikut ini 7 poin taklimat MUI menyikapi pengesahan UU Cipta Kerja:

1. MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah , Dewan Pimpinan MUI.

Serta pimpinan ormas-ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya
RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja .

Padahal, berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya, bahkan
telah bertemu dengan pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

2. MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong,
investor asing, serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

3. MUI meminta kepada aparat keamanan kepolisian untuk menjaga dan melindungi hak asasi
manusia para pengunjuk rasa.

Karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh Konstitusi dan
peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Serta MUI mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkistis
serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
4. MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan
ketertiban masyarakat saat ini, dengan menghargai hak asasi manusia warga negara.

Dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang
tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa.

5. MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan revisi
undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi .

Dan MUI mengingatkan kepada para hakim agung Mahkamah Konstitusi , untuk tetap
istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah, dan martabatnya.

430