Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 434
UU CIPTA KERJA TAK MENGHAPUS HAK CUTI HAID DAN MELAHIRKAN
Pekerja Outsourcing Tetap Dapat Jaminan Perlindungan Upah dan Kesejahteraan Jakarta, .
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan
perlindungan hak bagi pekerja /buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang menjadi
dasar penyusunan perjanjian kerja. UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan, berupa
kompensasi kepada pekerja/buruh, pada saat berakhirnya PKWT.
"UU Cipta Kerja, juga memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang meng hadapi proses
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK. Serta tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, dalam memperjuangkan kepentingan anggota nya yang sedang mengalami proses PHK,"
papar Ida Fauziyah dalam sosialisasi UU Cipta Kerja pada Kadisnaker se Indonesia.
Menaker menyebutkan, sosialisasi UU Cipta Kerja ini sangat diperlukan, mengingat banyak
menjadi perbincangan di masyarakat. Terutama terkait beredar nya isue atau hoaks. Sehingga
menimbulkan persepsi yang salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Disebutkan, besaran pesangon, diatur, sehingga pekerja mendapatkan kepastian pembayaran
pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). yang mengatur agar
pekerja yang terkena PHK, mendapatkan manfaat lain, berupa Cash benerin, peningkatan
pompetisi (upskilling) dan akses pada kesempatan kerja yang baru.
Dalam UU Cipta Kerja, tetap mengatur hal-hal dan perlindungan upah bagi pekerja /buruh
Sebagaimana peraturan perUndang-Undangan eksisting UU No. 13/2003 dan PP No 78/2015.
Selanjutnya akan diatur dalam PP yang baru.
UU Cipta Kerja juga terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK), tetap dipertahankan.
"Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan UMK, maka UU Cipta Kerja menghapus
ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Dalam upaya memperkuat
perlindungan upah bagi pekerja/buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro
dan kecil, maka UU Cipta Kerja mengatur ketentuan pengolahan bagi sektor usaha mikro dan
kecil," tambah Ida Fauziyah.
Adapun syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya
(outsourcing), masih tetap dipertahankan. Bahkan UU Cipta Kerja ini memasukkan prinsip
pengalihan perlindungan hal-hal bagi pekerja/ buruh. Apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya sepanjang obyek pekerjaan nya masih ada. Hal ini sesuai dengan amanat putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) No 27/PUU-IX/2011.
"Disamping itu, dalam pengawasan terhadap perusahaan alih daya, UU Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya. Yang ter-integrasi dalam
sistem Online Single Submission (OSS)," ujar Menaker.
Dikatakan, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, tetap diatur seperti UU eksisting
(UU No. 13/2003). Dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk meng- akomodir tuntutan
perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu. yang di
era ekonomi digital saat ini, berkembang secara dinamis.
Jumlah jam kerja, sama seperti UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja juga tidak menghapus hak
cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing tetap mendapat jaminan perlindungan upah
433
