Page 634 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Desakan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja yang Menguat dan Dinginnya
Respons Istana...
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/10250301/desakan-
perppu-batalkan-uu-cipta-kerja-yang-menguat-dan-dinginnya-respons
Jurnalis Rakhmat Nur Hakim
Tanggal 2020-10-09 10:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil Emil (Gubernur Jawa Barat) Rekan-rekan semua yang hadir di depan
Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin
ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks

neutral - Herdiansyah Hamzah (perwakilan akademisi) Sekaligus memberikan kepastian hukum
dan memperlihatkan kepekaan pemerintah dalam mendengar aspirasi rakyat
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tidak ada pilihan perppu.
Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang
dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan

Ringkasan
Gelombang protes penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja memuncak pada Kamis
(8/10/2020). Massa aksi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo
melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu ). Demonstrasi
besar-besaran UU Cipta Kerja tak hanya terjadi di Ibu Kota. Demonstrasi juga pecah di beberapa
kota lain seperti Bandung, Padang, dan selainnya.

Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan komentar terhadap penolakan atas
Undang-Undang Cipta Kerja, juga atas desakan menerbitkan perppu. Sementara itu, Tenaga Ahli
Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan belum ada opsi dari Presiden Joko
Widodo untuk menerbitkan perppu terkait UU Cipta Kerja.

633