Page 635 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 635
DESAKAN PERPPU BATALKAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUAT DAN DINGINNYA
RESPONS ISTANA...
Gelombang protes penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja memuncak pada Kamis
(8/10/2020). Massa aksi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo
melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu ).
Demonstrasi besar-besaran UU Cipta Kerja tak hanya terjadi di Ibu Kota. Demonstrasi juga pecah
di beberapa kota lain seperti Bandung, Padang, dan selainnya.
Desakan penerbitan perppu pembatalan UU Cipta Kerja tak dari massa aksi sebagian mendapat
respons dari kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emil, sapaan
akrabnya, sebelumnya beraudiensi dengan perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate untuk
mendengarkan aspirasi dari berbagai serikat pekerja saat demonstrasi di Bandung berlangsung,
Kamis (8/10/2020).
Dengan pengawalan ketat, ia pun datang membelah kerumunan massa mendekat sumber suara.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa aspirasi para buruh telah ia dengar langsung dari
mulai pasal omnibus law , masalah cuti, izin tenaga kerja asing (TKA), outsourcing , upah dan
lainnya.
"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi
yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU
yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.
Ia pun menyetujui permintaan para buruh untuk mengeluarkan surat resmi yang berisi aspirasi
para buruh untuk ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. Ridwan Kamil
rencananya akan mengirim surat itu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
"Rekomendasi dari perwakilan buruh, agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR
dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU omnibus
law . Kedua, meminta presiden untuk meminimal menerbitkan perppu karena proses UU ini
masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tandatangan presiden," kata dia.
Penerbitan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tak hanya digaungkan oleh massa aksi
yang turun berdemonstrasi di jalan.
Sebanyak 432 akademisi perguruan tinggi dalam dan luar negeri mendesak Presiden Joko
Widodo segera menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (8/10/2020) malam, para akademisi yang
tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Tolak Omnibus Law menjelaskan pentingnya
penerbitan Perppu .
Salah seorang perwakilan akademisi Herdiansyah Hamzah mengatakan, perppu pembatalan UU
Cipta Kerja diperlukan sebagai langkah konstitusional yang diberikan wewenangnya UUD 1945.
"Sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperlihatkan kepekaan pemerintah dalam
mendengar aspirasi rakyat," kata Herdiansyah.
"Lebih dari itu, di tengah situasi mendesak akibat pandemi Covid-19, sudah seharusnya
pemerintah fokus kepada agenda penyelamatan nyawa dan hak-hak warga," tutur dia.
Selain itu, para akademisi meminta pemerintah untuk tidak menempuh cara kekerasan dalam
menangani unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
634
