Page 636 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Terlebih, aksi unjuk rasa merupakan cara yang konstitusional bagi masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi.
"Kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan cara-cara represif dan
melanggar HAM dalam menangani ekspresi politik warga," tutur dia.

"Semoga didengar dan Presiden Jokowi mempertimbangkannya," kata Ferdiansyah.

Hingga Kamis malam, tercatat sudah ada lebih dari 432 akademisi yang tergabung dalam Aliansi
Akademisi untuk Tolak Omnibus Law.
Akademisi tersebut berasal dari 119 perguruan tinggi di dalam negeri dan tiga perguruan tinggi
di luar negeri.

"Diperkirakan akademisi yang bergabung jumlahnya akan semakin bertambah," tutur
Herdiansyah.

Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan komentar terhadap penolakan atas
Undang-Undang Cipta Kerja, juga atas desakan menerbitkan perppu.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan belum
ada opsi dari Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perppu terkait UU Cipta Kerja.

"Tidak ada pilihan perppu. Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai
bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan
berdasarkan protokol kesehatan," kata Donny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

"Jadi silakan menggunakan jalur konstitusional dengan judicial review di MK. Dan pemerintah
bersiap menghadapi itu," ujar dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menyerap aspirasi buruh dalam UU Cipta Kerja dan
menghormati berbagai pendapat yang disampaikan buruh. UU Cipta Kerja juga sudah disahkan
dan dinilainya telah melalui proses konstitusional sehingga masyarakat juga bisa menggugatnya
secara konstitusional.

635