Page 638 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 638
Koordinator aksi, Rizki Ade mengatakan, mahasiswa Kota Dumai menyatakan untuk kedua
kalinya, DPRD yang notabenenya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, kalah oleh
pemerintah. Sehingga, UU yang dikatakan berpihak kepada golongan pengusaha ini bisa
disahkan. "Mahasiswa meminta pemerintah menerbitkan peraturan perundang undangan
mengganti undang undang Omnibus Law dan menghapus sejumlah pasal kontroversial yang
merugikan para buruh," tuturnya.
Koordinator lainnya, Muammar Khadafi mengatakan, tuntutan mereka sama dengan mahasiswa
lainnya, yaitu pemerintah membatalkan undang undang Cipta Kerja tersebut.
"UU sudah dibentuk. Jadi, jalannya pemerintah membentuk peraturan perundang undangan
untuk membatalkan UU yang sudah diterbitkan. Terutama pasal pasal yang kontroversial
tersebut," ujar Khadafi.
Sementara itu anggota DPRD Dumai, Johanes Tetelepta, yang menyambut kehadiran pada
mahasiswa mengaku kalauDPRD Dumai dari awal sudah menolah UU Cipta kerja ini.
"Sejak awal, kami DPRD Dumai secara lembaga menolak UU Omnibus Law ini dan sudah kita
sampaikan ke DPR RI tentang penolakan kita mewakili masyarakat Dunai terutama para buruh
yang sempat kita ajakmelakukan sharing," ujar Johanes. (hsb)
HASANftL BULKWH/RIAU POS
caption;
AKSI DAMAI: Aksi damai mahasiswa Kota Dumai tolak pengesahan UU Cipta Kerja di Kantor
DPRD Kota Dumai, Kamis (8/10/2020).
637
