Page 641 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 641
- Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dalam UUK Pasal 89, upah
minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Setiap wilayah
diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi
dan tingkat Kabupaten/Kotamadya.
UU Cipta Kerja Omnibus Law, upah minimum diatur gubernur, tetapi dengan syarat. Pasal 88C
UU Ciptaker menyatakan:
(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah
dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan..
640
