Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Judul Disnaker Depok Buka Posko Pengaduan THR
Nama Media republika.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qsl11i438/disnaker-depok-buka-
posko-pengaduan-thr
Jurnalis Endro Yuwanto
Tanggal 2021-05-04 19:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok membuka posko pengaduan tunjangan hari raya
(THR) di Gedung Dibaleka Lantai 8. Posko dibuka setiap hari kerja pada pukul 08.00-15.00 WIB.
"Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker, sejak 26 April hingga 12 Mei 2021," ujar
Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Selasa (4/5).

DISNAKER DEPOK BUKA POSKO PENGADUAN THR

DEPOK -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok membuka posko pengaduan tunjangan hari
raya (THR) di Gedung Dibaleka Lantai 8. Posko dibuka setiap hari kerja pada pukul 08.00-15.00
WIB. "Kami buka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker, sejak 26 April hingga 12 Mei 2021,"
ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Selasa (4/5).

Menurut Manto, pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran THR, maksimal tujuh
hari atau H-7 sebelum Lebaran. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ketetapan dikeluarkannya THR ini, apabila masa kerja
karyawan sudah lebih dari setahun, maka harus mendapat THR sebesar satu bulan gaji.
Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya
diberikan secara proporsional.

"Pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan
terkait," jelas Manto.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR karyawan, kata Manto, maka perusahaan wajib
menunjukkan laporan keuangan secara transparan. Penyelesaiannya pun akan dilakukan dengan
dialog yang melibatkan pihak perusahaan dan karyawan.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," jelas Manto.

Manto berharap, melalui peraturan yang sudah ditetapkan ini, menjadi perhatian bagi pemimpin
perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja. Terutama, di Kota Depok. "Kami berharap semua
perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan mengikuti peraturan yang berlaku," kata Manto.

132