Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 305
Misalnya, jelas Adi, pemerintah bisa membagi sisa kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan.
Intervensi konkrit tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah
saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis dalam hal
pembayaran THR tahun ini.
"Tidak semua perusahaan mampu. Kecuali, perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana
untuk THR. Untuk yang tidak mampu, ada ruang untuk negosiasi. Pengusaha minta ke
pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus" jelasnya.
Perlu diketahui, melonjaknya jumlah pengaduan terkait dengan pembayaran THR sampai dengan
pekan terakhir menjelang hari raya Idulfitri 2021 menjadi perhatian serius baik bagi pekerja,
pengusaha, dan pemerintah.
Data Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan
mencatat ada 776 laporan pembayaran THR selama periode tersebut. Jumlah tersebut melonjak
tinggi dari jumlah laporan pada 23 April lalu, yakni 292 pengaduan yang terdiri atas 484
konsultasi dan 292 pengaduan THR.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan sekitar 90 persen permasalahan
terkait pengaduan THR sudah diselesaikan.
"Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR namun terkait masalah
ketenagakerjaan lainnya," ujarnya.
Dia mengatakan Kemenaker langsung menindaklanjuti laporan yang masuk melalui tim
penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK
dan K3) Kemenaker.
Adapun, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, melainkan juga di daerah
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.
Dia berharap Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan
pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan
dapat memuaskan para pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
304
