Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 308
Program pelatihan di BLK tidak hanya untuk menyelesaikan masalah klasik ketenagakerjaan
seperti daya saing dan produktivitas yang masih kalah dengan negara lain, link and match,
ataupun bonus demografi. Pelatihan di BLK juga dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi
COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan.
"Kemnaker akan terus melakukan peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan yang ada
di Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah pusat maupun daerah. Kami juga akan terus melakukan
berbagai kegiatan perluasan kesempatan kerja," kata dia.
Adapun untuk kebijakan ini, Kemnaker mengarah kepada pengembangan jiwa kewirausahaan
yang efektif untuk memperluas lapangan kerja. Ada 4 agenda yang dibuat untuk mendukung
arah kebijakan ini.
Pertama adalah penyusunan desain baru kewirausahaan, kemudian penguatan kelembagaan
pelaksanaan program kewirausahaan, pengembangan sistem pengelolaan, dan pengembangan
jaringan kemitraan.
Pengembangan Talenta Muda Seiring perkembangan zaman, saat ini industri memiliki
kompetensi dalam hal pemanfaatan teknologi. Kompetensi tersebut diwujudkan dalam hal pabrik
cerdas (smart factories), seperti salah satunya Internet of Things (IoT).
Era revolusi industri 4.0 juga membuat pekerja dituntut untuk memiliki keahlian yang sesuai
dengan perkembangan teknologi terkini. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan program
peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (reskilling) para sumber
daya manusia berdasarkan kebutuhan dunia industri saat ini.
Ini juga yang dilakukan oleh Kemnaker untuk menyambut industri 4.0 dengan menyiapkan
talenta muda mengelola dan mengoptimalkan potensinya. Ada 4 agenda yang dijalankan oleh
Kemnaker untuk mendukung kebijakan ini. Salah satunya adalah transformasi innovation room
menjadi innovation hub. Kemnaker juga melakukan perintisan proyek inovasi milenial yang
bertaraf nasional, ada juga pengembangan kompetensi generasi muda dan perluasan lapangan
kerja untuk anak-anak muda.
Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kemnaker mencatat pada 2020, penempatan PMI
hanya 113.173 orang, turun sekitar 40,8% dari jumlah penempatan pada 2019.
Oleh karena itu, Kemnaker mengeluarkan kebijakan untuk memperluas pasar kerja bagi PMI di
luar negeri. Untuk mendukung arah kebijakan ini, Kemnaker menjalankan 6 agenda, di antaranya
pengembangan sistem market intelligence di negara sasaran PMI.
Kemnaker juga memperluas negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi
SSW. Selain itu, Kemnaker mengembangkan sistem manajemen PMI berbasis daring,
pembenahan standar kompetensi PMI, meningkatkan kompetensi CPMI, dan penguatan
perlindungan hak PMI.
Kementerian Ketenagakerjaan juga siap memperluas penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) pada tahun ini di negara seperti Jepang dan kawasan Timur Tengah dengan menerbitkan
perubahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK).
Aturan Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Januari 2021
tersebut menetapkan 17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor dan skema
penempatannya. Adapun negara penempatan yang ditetapkan, yaitu Hungaria, Hong Kong, Irak,
Kerajaan Arab Saudi, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar,
Rusia, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, Zimbabwe.
307
