Page 411 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 411
Afzan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Dinperinaker agar melakukan
pengawasan ketat terhadap pembayaran THR dari perusahaan kepada karyawan.
Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Slamet Hariyadi mengatakan THR merupakan hak
karyawan yang harus diberikan pemberi kerja sesuai ketentuan baik besaran nilai maupun dari
sisi ketepatan waktu pembayaran.
Jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan hak karyawan secara
proporsional, kata dia, maka dapat dikenai sanksi.
Menurut Slamet, pihaknya telah membuka posko pengaduan mengenai masalah THR yang
berlokasi di kantor Dinperinaker sehingga apabila perusahaan yang nakal maka pekerja dapat
melaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
"Kami akan mencarikan solusi untuk mengatasi keluhan dalam pelaksanaan pemberian THR.
Kami akan melakukan mediasi jika ada pekerja yang dalam pembayaran THR ditemui
permasalahan," katanya.
Ia mengatakan dengan SE Menaker disebutkan besaran THR yaitu minimal satu kali gaji bagi
pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun sedang bagi mereka dengan masa kerja di bawah
satu tahun maka jumlahnya ditentukan secara proporsional.
"Pembayaran THR sudah ada aturannya dan regulasi kami mengacu pada SE Menaker yaitu H-
7 sudah terbayarkan. Akan tetapi ada relaksasi bagi perusahaan yang terdampak pandemi yang
dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan internal maka bisa memberikan THR sampai
H-1 Lebaran," katanya. (fid/ant).
410
