Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 128
Pemerintah Indonesia tentu menginginkan kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran di
negara penempatan tidak lagi terulang di masa mendatang. Untuk itu, Menlu Retno berjanji
melakukan upaya yang berfokus pada aspek pencegahan.
"Pencegahan ini akan semakin efektif jika sejak perekrutan (calon pekerja, red) diberikan
pemahaman mengenai hukum dan aturan baku yang berlaku di negara tujuan," kata Retno.
Ia meminta diberikannya edukasi kepada calon pekerja, antara lain tiga hal: mematuhi hukum
setempat, tidak melakukan langkah-langkah melawan hukum jika menghadapi suatu masalah,
dan melaporkan kesulitan yang dihadapi kepada perwakilan RI.
Terkait pelaporan, Kementerian Luar Negeri telah mengembangkan platform digital Safe Travel
sebagai perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri pada umumnya, dan para
pekerja migran secara khusus.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI,
sebelumnya BNP2TKI) juga mengembangkan platform digital serupa untuk memudahkan para
pekerja mencari perlindungan.
Komitmen pemerintah untuk menguatkan aspek pencegahan kasus serupa, mulai dengan
menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri--sebelum pekerja diberangkatkan, diamini
oleh lembaga advokasi hak pekerja migran Indonesia, Migrant CARE.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menilai bahwa pemerintah masih perlu
mengambil langkah yang progresif terkait hal ini, misalnya dengan "segera
mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
utamanya yang menyangkut tata kelola kewenangan pemerintah daerah." Mengutip Migrant
CARE Outlook 2020 , tata kelola yang dimaksud berkaitan dengan transformasi dari yang
sebelumnya bersifat sentralistis menjadi desentralistis, sehingga dibutuhkan kesiapan dan sinergi
dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pada tingkat desa.
"Amanat UU No. 18 Tahun 2017 bahwa pendidikan dan pelatihan agar lebih banyak dilakukan di
daerah belum terkoneksi dalam membangun layanan publik yang terintegrasi," tulis Migrant
CARE.
"Dalam kerangka desentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja, pemerintah pusat juga bisa
mengkonvergensi pembelajaran dari inisiatif-inisiatif lokal yang telah diterapkan di daerah-
daerah basis pekerja migran." Sejumlah pekerjaan rumah dalam pelindungan pekerja migran
masih perlu mendapat perhatian dan diselesaikan pemerintah, namun di saat yang sama
pemerintah juga telah melakukan serangkaian upaya hingga sejumlah kasus hukum yang
menjerat pekerja migran berhasil dimenangkan.
Kementerian Luar Negeri, sebagai fasilitator utama dalam hal ini, agaknya menjadi pihak yang
mesti bekerja paling keras untuk seutuhnya mewujudkan slogan yang diusung: Negara
Melindungi.
127
